PEKALONGAN — Pemerintah Kabupaten Pekalongan menggelar Apel Hari Jadi ke-404 Kabupaten Pekalongan di Lapangan Belakang Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan, Selasa, 25 Agustus 2026. Upacara tersebut menjadi ruang refleksi sekaligus peneguhan kembali komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat pelayanan publik, menjaga stabilitas wilayah, dan memastikan pembangunan memberi manfaat yang terukur bagi masyarakat.
Apel diikuti jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala perangkat daerah, camat se-Kabupaten Pekalongan, pimpinan BUMN dan BUMD, serta sejumlah peserta lainnya. Sejumlah pejabat turut hadir, di antaranya Pelaksana Tugas Bupati Pekalongan H. Sukirman, S.S., M.S., Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan H. Abdul Munir, Kapolres Pekalongan AKBP Rachmad C. Yusuf, S.I.K., M.Si., Dandim 0710/Pekalongan Letkol Inf. Muhammad Nurul Chabibi, S.H., dan Danlanal Tegal Letkol Laut (P) Tato Taufiqurochman, S.T., M.Sc., M.Tr.Opsla.
Dalam amanatnya, Sukirman menempatkan peringatan hari jadi bukan semata sebagai seremoni tahunan, melainkan momentum untuk membaca kembali perjalanan daerah sekaligus memperkuat orientasi pengabdian aparatur kepada masyarakat.
Ia mengajak seluruh jajaran pemerintahan menjadikan usia 404 tahun Kabupaten Pekalongan sebagai pijakan untuk mempererat kebersamaan, meningkatkan loyalitas, serta memperkuat dedikasi dan pengabdian dalam menjalankan tugas pemerintahan.
“Momentum yang membahagiakan ini harus kita nikmati dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan. Dengan semangat tersebut, saya berharap loyalitas, dedikasi, dan pengabdian kita kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan dapat terus ditingkatkan dan dilaksanakan secara maksimal,” kata Sukirman.
Peringatan Hari Jadi ke-404 Kabupaten Pekalongan tahun ini mengusung tema “Kajen Bangkit, Satukan Hati, Bangkitkan Negeri.” Tema tersebut, menurut Sukirman, merepresentasikan energi kolektif masyarakat untuk bergerak bersama dalam mendorong kemajuan daerah. Generasi muda, kata dia, memiliki posisi penting dalam menerjemahkan semangat kebangkitan tersebut ke dalam berbagai sektor pembangunan.
Di tengah perubahan sosial dan ekonomi yang terus berlangsung, pemerintah daerah dituntut tidak berhenti pada capaian administratif. Pembangunan harus bermuara pada manfaat konkret, terutama dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
Sukirman menyampaikan sejumlah capaian pembangunan yang dinilai menjadi bagian dari proses tersebut. Salah satunya adalah penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pekalongan. Pemerintah daerah juga terus memberikan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur, terutama jalan yang menjadi salah satu penopang mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian.
Untuk tahun anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menyiapkan sekitar Rp60 miliar untuk mendukung perbaikan dan peningkatan infrastruktur jalan.
“Pada tahun 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah menyiapkan anggaran sebesar Rp60 miliar untuk mendukung perbaikan dan peningkatan infrastruktur jalan,” ujarnya.
Perbaikan infrastruktur tersebut menjadi penting karena kualitas konektivitas daerah tidak hanya berkaitan dengan kelancaran mobilitas warga, tetapi juga menyentuh aspek distribusi barang, akses terhadap layanan publik, serta pergerakan ekonomi di tingkat lokal.
Pada sektor kesehatan, pemerintah daerah juga melanjutkan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan. Sejumlah pembangunan fasilitas kesehatan disebut telah mendekati tahap penyelesaian. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang memadai dan berkelanjutan.
Sementara dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemkab Pekalongan mendorong penguatan integritas melalui identifikasi terhadap potensi benturan kepentingan. Langkah itu menjadi bagian dari upaya membangun birokrasi yang transparan, akuntabel, profesional, dan memiliki integritas.
Menurut Sukirman, pemerintahan yang baik tidak cukup hanya ditopang oleh kebijakan pembangunan. Kepercayaan publik juga ditentukan oleh bagaimana birokrasi menjalankan kewenangan secara terbuka dan bertanggung jawab serta memberikan pelayanan yang tidak berbelit-belit.
Dalam konteks keterbukaan informasi, Kabupaten Pekalongan mencatat indeks informasi sebesar 81,1 dengan kategori memuaskan. Kendati demikian, capaian tersebut tidak dipandang sebagai titik akhir. Sukirman meminta seluruh jajaran pemerintahan terus melakukan pembenahan, terutama dalam meningkatkan mutu pelayanan publik agar semakin mudah diakses, cepat, transparan, dan berkualitas.
Di bidang investasi, Kabupaten Pekalongan juga memperoleh penghargaan berkaitan dengan tingginya pertumbuhan realisasi penanaman modal. Pemerintah daerah berharap peningkatan investasi tidak berhenti pada angka realisasi, tetapi mampu menciptakan efek berantai bagi perekonomian masyarakat.
Masuknya investasi diharapkan membuka lebih banyak lapangan kerja, mengurangi pengangguran, sekaligus memperluas ruang tumbuh bagi kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, pembangunan ekonomi dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan.
Namun, di tengah berbagai capaian tersebut, Sukirman mengingatkan bahwa Kabupaten Pekalongan masih menghadapi agenda penting yang membutuhkan perhatian seluruh pihak. Salah satunya adalah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) khusus yang dijadwalkan berlangsung pada 18 November 2026.
Pilkades, meski berlangsung dalam lingkup pemerintahan desa, memiliki dimensi sosial yang cukup kuat karena berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat. Karena itu, Sukirman meminta seluruh pihak menjaga agar proses demokrasi tersebut tidak berkembang menjadi konflik yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban wilayah.
“Kita berharap seluruh capaian yang telah kita raih bersama jangan sampai dicederai oleh adanya konflik atau permasalahan dalam pelaksanaan Pilkades,” tegasnya.
Ia meminta masyarakat, pemerintah desa, serta seluruh pemangku kepentingan untuk mengedepankan komunikasi dan koordinasi apabila muncul persoalan. Potensi konflik, menurut dia, perlu ditangani sejak dini sebelum berkembang menjadi gangguan yang lebih luas.
“Apabila terdapat potensi konflik atau permasalahan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, segera laporkan dan koordinasikan dengan aparat TNI dan Polri,” katanya.
Pesan tersebut sekaligus menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas daerah. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi berbagai dinamika sosial. Peran TNI-Polri, Forkopimda, perangkat daerah, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan warga menjadi bagian yang saling melengkapi.
Peringatan Hari Jadi ke-404 Kabupaten Pekalongan akhirnya tidak hanya menjadi penanda perjalanan panjang sebuah daerah, tetapi juga momentum untuk mempertemukan kembali semangat pembangunan dengan kebutuhan masyarakat. Di satu sisi, berbagai capaian menjadi alasan untuk bersyukur. Di sisi lain, capaian tersebut menuntut tanggung jawab agar pembangunan tidak kehilangan arah dan tetap berpihak pada kepentingan publik.
Sukirman berharap momentum hari jadi dapat memperkuat kesadaran kolektif bahwa kemajuan Kabupaten Pekalongan merupakan pekerjaan bersama. Pemerintah membutuhkan dukungan masyarakat, sementara masyarakat membutuhkan pemerintahan yang mampu bekerja secara terbuka, profesional, dan responsif.
“Mari kita satukan hati, perkuat kebersamaan, dan terus bergerak bersama untuk membangun Kabupaten Pekalongan yang semakin maju, aman, sejahtera, dan bermartabat,” pungkasnya.
Dengan agenda pembangunan yang terus berjalan dan pelaksanaan Pilkades khusus yang semakin dekat, konsolidasi lintas sektor menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar. Stabilitas sosial menjadi fondasi bagi keberlanjutan pembangunan, sementara kualitas pelayanan publik menjadi salah satu ukuran utama sejauh mana pemerintah mampu menerjemahkan mandatnya ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
Pada usia ke-404, Kabupaten Pekalongan karena itu tidak hanya dituntut merayakan sejarahnya, tetapi juga membaca masa depannya. Semangat “Kajen Bangkit, Satukan Hati, Bangkitkan Negeri” menjadi ajakan untuk memastikan bahwa kebangkitan daerah tidak berhenti sebagai slogan, melainkan hadir dalam bentuk pelayanan yang lebih baik, pembangunan yang lebih merata, dan kehidupan masyarakat yang semakin sejahtera.
