Runtuhnya Kerajaan Pekalengan: Ketika Mahkota Tak Lagi Kebal OTT

Cerpen SEO — satire, menggelitik

 

Runtuhnya Kerajaan Pekalengan dalam kisah satire ini menggambarkan sebuah negeri yang pernah begitu percaya diri dengan kekuasaan, jabatan, dan gemerlap singgasana. Ketika persoalan hukum mulai mengetuk pintu istana, para penghuni kerajaan pun mendadak gelisah.

 

Pekalengan — Dahulu kala, di sebuah negeri bernama Kerajaan PekaLengan, berdirilah sebuah istana megah di tengah kota. Runtuhnya Kerajaan Pekalengan dalam kisah satire ini menggambarkan sebuah negeri yang pernah begitu percaya diri dengan kekuasaan, jabatan, dan gemerlap singgasana. Ketika persoalan hukum mulai mengetuk pintu istana, para penghuni kerajaan pun mendadak gelisah. Kisah Runtuhnya Kerajaan Pekalengan bukan sekadar cerita tentang sebuah singgasana yang kehilangan wibawa. “Kerajaan PekaLengan” adalah nama kerajaan fiktif dalam cerpen satire ini dan bukan nama pemerintahan atau institusi nyata.

Rajanya dipanggil Baginda Ratu.

Ia bukan raja karena mahkota warisan kerajaan. Ia menjadi raja karena rakyat memilihnya.

Tetapi setelah duduk di singgasana, Baginda Kuasa mulai lupa satu hal penting: singgasana bukan milik pribadi.

Di dalam istana, para abdi kerajaan berlomba-lomba mengatakan:

“Baginda hebat!”

“Baginda paling tahu!”

“Baginda selalu benar!”

Bahkan ketika Baginda bersin, ada saja yang berkata:

“Luar biasa, Baginda! Bersinnya penuh visi pembangunan.”

Baginda pun tersenyum.

Lama-lama ia percaya.

Ia mulai menganggap kerajaan sebagai rumah keluarga. Orang-orang dekat mendapat tempat istimewa. Yang jauh diminta antre. Yang kritis disebut tidak memahami keadaan.

“Kerajaan ini harus kompak!” titah Baginda.

“Siap, Baginda Ratu !”

“Jangan ada yang macam-macam!”

“Siap, Baginda !”

“Dan kalau ada masalah?”

Para abdi kerajaan saling pandang.

“Jangan sampai rakyat tahu, Baginda.”

Baginda tertawa.

“Ha-ha-ha!”

Namun, rupanya suara tawa dari istana terdengar sampai ke gedung yang tidak pernah diundang dalam pesta kerajaan.

Namanya KPK.

---

Suatu malam, ketika lampu istana mulai redup, terdengar ketukan pintu.

Tok…

Tok…

Tok…

Seorang penjaga membuka pintu.

“Siapa ?”

“Utusan kerajaan pemberantasan korupsi.”

Penjaga mendadak pucat.

“Urusannya apa ?”

“Biasa. Hanya ingin berbicara.”

“Bicaranya di mana ?”

“Di Jakarta.”

Penjaga langsung menelan ludah.

Pagi harinya, kabar menyebar ke seluruh negeri.

Baginda terkena OTT.

Pasar gaduh.

Warung kopi ramai.

Grup WhatsApp kerajaan meledak.

Ada yang bertanya:

“OTT itu apa?”

Yang lain menjawab:

“Operasi Tangkap Tangan.”

Seorang pedagang gorengan menyela:

“Kirain Operasi Tanda Tangan.”

Semua terdiam.

“Kalau tanda tangan, yang banyak memang di istana.”

---

Sejak hari itu, istana berubah.

Kursi singgasana masih ada.

Meja masih ada.

Stempel masih ada.

Tetapi wibawa mulai berkurang.

Para abdi kerajaan yang biasanya berdiri paling depan ketika Baginda datang, kini mendadak sibuk mencari alasan.

“Pak, saya sebenarnya sejak awal sudah tidak terlalu dekat.”

“Lho, kemarin foto bersama?”

“Itu foto dokumentasi, Pak.”

“Lalu kenapa tersenyum?”

“Refleks.”

“Kenapa tangannya di bahu Baginda?”

“Angin.”

“Angin kok sampai merangkul?”

“Angin politik.”

Warga pun tertawa.

Tetapi di balik tawa itu tersimpan pertanyaan serius:

Bagaimana sebuah kerajaan rakyat bisa runtuh ketika orang-orang di dalamnya lupa bahwa kekuasaan hanyalah titipan ?

---

Di luar istana, seorang nenek penjual pecel berkata kepada cucunya:

“Le, lihatlah.”

“Apa, Mbah?”

“Dulu orang-orang takut kehilangan jabatan.”

“Sekarang?”

“Sekarang orang-orang takut kehilangan pesan WhatsApp.”

Cucunya bingung.

“Kenapa?”

“Karena pesan lama kadang lebih tajam daripada pedang kerajaan.”

Sang cucu tertawa.

“Mbah, kalau begitu kerajaan bisa runtuh karena WhatsApp ?”

Nenek itu menggeleng.

“Bukan WhatsApp yang meruntuhkan kerajaan.”

“Lalu ?”

“Keserakahan.”

---

Kabar lain kemudian berembus.

“Adiknya juga kena OTT!”

Warga langsung heboh.

Namun seorang wartawan tua berdiri di tengah kerumunan.

“Jangan sembarang menyebarkan kabar !”

“Kenapa ?”

“Karena dalam dunia nyata, adik seseorang tidak otomatis bersalah hanya karena saudaranya tersangkut perkara.”

Kerumunan terdiam.

Wartawan itu melanjutkan:

“Kalau ada OTT, sebut OTT. Kalau ada dakwaan, sebut dakwaan. Kalau sudah ada putusan pengadilan, sebut putusan. Jangan semua anggota keluarga ikut dijadikan terdakwa di warung kopi.”

Seorang pemuda mengangkat tangan.

“Kalau cuma gosip ?”

“Namanya bukan berita.”

“Kalau viral ?”

“Belum tentu benar.”

“Kalau banyak yang membagikan ?”

“Belum tentu benar juga.”

“Kalau sudah satu juta views ?”

Wartawan itu tersenyum.

“Kesalahan yang dibagikan sejuta kali tetap saja kesalahan.”

---

Hari-hari berlalu. Dalam satire Runtuhnya Kerajaan Pekalengan, rakyat digambarkan mulai mempertanyakan bagaimana kekuasaan dijalankan.

Kerajaan Pekalongan akhirnya belajar satu pelajaran sederhana.

Kekuasaan tidak runtuh karena rakyat terlalu banyak bertanya. Kekuasaan justru menjadi rapuh ketika penguasa takut ditanya.

Mahkota dapat dibuat dari emas.

Istana dapat dibangun dari beton.

Papan nama dapat dibuat dari marmer.

Tetapi kepercayaan rakyat tidak dapat dibeli dengan proyek, baliho, atau pidato.

Kepercayaan harus dirawat.

Dan ketika kepercayaan itu hilang, kerajaan paling megah sekalipun bisa terasa seperti rumah kosong.

Di sebuah warung kopi, seorang warga menyeruput kopi hitam sambil membaca berita.

“Jadi, Kerajaan Pekalengan sudah runtuh?”

Temannya menjawab:

“Belum tentu.”

“Lho….?”

“Yang runtuh mungkin cuma cara lama dalam memandang kekuasaan.”

“Kalau begitu siapa rajanya sekarang ?”

Temannya menunjuk ke arah jalan.

“Rakyat.”

“Kenapa….?”

“Karena dalam demokrasi, rakyat yang memberikan mahkota.”

Ia berhenti sebentar.

“Dan rakyat juga yang suatu hari bisa meminta pertanggungjawaban.”

Keduanya tertawa.

Di kejauhan, lonceng istana berbunyi.

Teng… teng… teng…

Bukan tanda dimulainya pesta.

Melainkan pengingat :

Pada akhirnya, Runtuhnya Kerajaan Pekalengan menjadi pengingat bahwa kekuasaan memiliki batas dan setiap jabatan harus dipertanggungjawabkan.

Setiap kekuasaan punya masa.
Setiap jabatan punya batas.
Dan setiap mahkota pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan.

Catatan Redaksi : Cerpen ini merupakan karya satire/fiksi. Penyajian informasi mengenai perkara hukum dalam konteks pemberitaan tetap perlu memperhatikan prinsip verifikasi, keberimbangan, dan Kode Etik Jurnalistik yang berlaku bagi insan pers.

Tamat.