Headline

Hadiah Lebaran hingga Kado Ulang Tahun, Ini Pembelaan Fadia Arafiq

11 Okt 2026 - 18:26 WIB

Dalam sidang pledoi di Semarang, Fadia Arafiq menyinggung pemberian hadiah Lebaran dan kejutan ulang tahun yang disebutnya sebagai tradisi. Di balik pembelaan itu, muncul pertanyaan kritis tentang batas antara kebiasaan sosial, kepatutan pejabat, dan pertanggungjawaban hukum.

SEMARANG — Hadiah Lebaran, kado ulang tahun, hingga kejutan untuk pejabat. Dalam kehidupan sehari-hari, semua itu mungkin terdengar sebagai bentuk perhatian. Namun, ketika cerita tentang pemberian hadiah masuk ke ruang sidang perkara korupsi, pertanyaannya tidak lagi sesederhana siapa memberi dan siapa menerima.

Terdakwa Fadia Arafiq menyampaikan pembelaannya dalam sidang pledoi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Kamis (8 Oktober 2026), di hadapan majelis hakim yang dipimpin Rightmen Situmorang. Dalam pembelaannya, Fadia mempertanyakan anggapan bahwa pemberian hadiah yang diterimanya merupakan sesuatu yang salah, sementara menurut keterangannya, kebiasaan serupa juga dilakukan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Pernyataan itu menghadirkan ironi yang menarik untuk dicermati. Di satu sisi, hadiah dapat menjadi bagian dari hubungan sosial. Di sisi lain, ketika pemberian berlangsung di lingkungan pemerintahan, hubungan antara pemberi, penerima, dan jabatan yang melekat pada mereka tidak bisa begitu saja diabaikan.

Dalam satire birokrasi, persoalannya menjadi begini: jika sebuah kebiasaan sudah berlangsung lama, apakah otomatis benar? Atau justru karena terlalu lama dianggap biasa, tidak ada lagi yang merasa perlu mempertanyakannya?

Pledoi Fadia Arafiq: Hadiah Lebaran Disebut Tradisi

Dalam pembelaannya, Fadia menyampaikan bahwa dirinya mungkin melakukan kekeliruan karena menerima hadiah Lebaran dan pemberian lainnya. Namun, ia mengaku tidak mengetahui jika kebiasaan tersebut dianggap salah.

Ia juga menyebut bahwa sejumlah kepala dinas yang hadir sebagai saksi dalam persidangan mengakui adanya tradisi pemberian hadiah di lingkungan mereka.

Pernyataan tersebut menjadi bagian dari argumentasi pembelaan Fadia. Meski demikian, keterangan tentang adanya tradisi tidak serta-merta menjawab seluruh pertanyaan hukum yang mungkin muncul dari suatu pemberian.

Sebab, hukum tidak hanya menilai nama yang dilekatkan pada suatu tindakan. Konteks pemberian, hubungan para pihak, kaitannya dengan jabatan, serta ada atau tidaknya kepentingan tertentu tetap perlu diperiksa berdasarkan fakta persidangan.

Tradisi boleh saja menjadi bagian dari kebiasaan sosial. Namun, kata tradisi bukan kartu bebas pertanyaan yang bisa dimainkan setiap kali sebuah tindakan dipersoalkan.

Jika semua kebiasaan otomatis dianggap benar hanya karena dilakukan berulang kali, barangkali buku aturan di kantor cukup diganti dengan daftar kebiasaan turun-temurun. Sayangnya, tata kelola pemerintahan tidak bisa berjalan hanya dengan logika semacam itu.

Kado Ulang Tahun dan Kejutan yang Menjadi Pertanyaan

Fadia juga menjelaskan bahwa pemberian saat ulang tahun merupakan kejutan. Ia menyatakan tidak pernah meminta pemberian tersebut dan mengaku terbiasa membalas hadiah ketika mengetahui orang lain berulang tahun.

Dalam hubungan pribadi, saling memberikan kado tentu merupakan hal yang lumrah. Tidak setiap hadiah merupakan pelanggaran, dan tidak setiap pemberian patut dicurigai.

Namun, konteksnya berbeda ketika hubungan tersebut berlangsung di lingkungan pemerintahan. Relasi antara kepala daerah, pejabat, dan bawahan memiliki dimensi tanggung jawab yang tidak selalu ditemukan dalam pertemanan biasa.

Karena itu, pertanyaan pentingnya bukan semata-mata apakah hadiah diminta atau diberikan secara sukarela. Perlu dilihat pula apakah pemberian tersebut berkaitan dengan jabatan, mengandung kepentingan tertentu, atau berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Dalam satire kecil birokrasi, kejutan ulang tahun mungkin membuat penerima terkejut. Tetapi ketika menyangkut pejabat publik, pertanyaan mengenai kepatutan justru tidak boleh ikut terkejut lalu menghilang.

Hadiah tidak otomatis salah. Namun, menyebutnya sebagai kejutan juga tidak otomatis menyelesaikan persoalan.

Jika Semua Melakukan, Apakah Semua Berarti Benar?

Fadia mempertanyakan apakah dirinya patut disalahkan ketika, menurut keterangannya, pemberian hadiah juga dilakukan oleh sejumlah kepala OPD. Ia bahkan mempertanyakan kemungkinan bahwa dirinya dijebak melalui kebiasaan tersebut.

Pertanyaan mengenai dugaan upaya menjebak itu merupakan bagian dari sudut pandang pembelaan terdakwa. Kebenarannya harus diuji berdasarkan bukti, bukan diasumsikan sebagai fakta.

Demikian pula, apabila sejumlah saksi mengakui adanya kebiasaan memberikan hadiah, pengakuan tersebut tetap harus ditempatkan dalam konteks peristiwa yang sedang diperiksa. Keberadaan suatu kebiasaan tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh tindakan di dalamnya benar atau salah.

Dalam perkara hukum, tanggung jawab tidak dapat ditentukan hanya dengan menunjuk kepada orang lain. Jika banyak pihak terlibat dalam suatu pola, fakta mengenai peran masing-masing justru perlu diperjelas.

Di sinilah satire birokrasi menemukan sasaran kritiknya: jangan sampai ketika pertanyaan muncul, semua orang sibuk menjelaskan bahwa tindakan itu sudah biasa, tetapi tidak ada yang bersedia menjelaskan batas antara kebiasaan dan kepatutan.

Namun, kritik terhadap budaya birokrasi harus tetap dibedakan dari tuduhan terhadap individu. Tidak adil menyimpulkan seseorang bersalah hanya karena suatu kebiasaan disebut berlangsung di lingkungannya. Sebaliknya, kebiasaan juga tidak boleh digunakan untuk menghindari pemeriksaan yang semestinya.

Tradisi Birokrasi Tak Boleh Mengalahkan Akuntabilitas

Perkara ini membuka ruang refleksi yang lebih luas mengenai budaya pemberian hadiah di lingkungan pemerintahan. Hubungan sosial memang tidak harus dihapus dari birokrasi, tetapi perlu ada batas yang jelas agar perhatian pribadi tidak bercampur dengan kepentingan jabatan.

Pejabat publik memikul tanggung jawab yang lebih besar karena keputusan dan tindakannya berkaitan dengan kepercayaan masyarakat. Transparansi, integritas, dan kepatuhan terhadap aturan bukan sekadar slogan dalam pidato resmi, melainkan prinsip yang harus tercermin dalam tindakan.

Jika sebuah pemberian memang bersifat pribadi dan tidak berkaitan dengan kepentingan kedinasan, konteksnya perlu dijelaskan secara terang. Jika terdapat dugaan pelanggaran, dugaan itu harus diperiksa berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, persoalan hadiah tidak seharusnya diselesaikan hanya melalui perdebatan tentang apakah pemberian itu merupakan tradisi atau kejutan. Yang lebih penting adalah memastikan apakah tindakan tersebut sesuai dengan aturan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebab, dalam pemerintahan, sesuatu yang dianggap biasa belum tentu otomatis patut. Dan sesuatu yang tampak sebagai perhatian pribadi tetap dapat menimbulkan pertanyaan ketika berhubungan dengan jabatan publik.

Menanti Penilaian Majelis Hakim

Pledoi Fadia Arafiq merupakan bagian dari hak terdakwa untuk menyampaikan pembelaan. Argumentasi tersebut harus dinilai bersama fakta persidangan, alat bukti, serta pendapat hukum dari para pihak.

Majelis hakim memiliki kewenangan untuk menilai keseluruhan perkara sebelum mengambil keputusan. Karena itu, pembelaan terdakwa tidak boleh langsung dianggap sebagai kebenaran final, sebagaimana tuduhan dalam perkara juga tidak boleh diperlakukan sebagai putusan sebelum proses hukum selesai.

Publik berhak mengikuti persidangan secara kritis. Namun, sikap kritis harus tetap berpijak pada fakta dan menghormati asas praduga tak bersalah.

Pada akhirnya, perkara ini bukan sekadar tentang hadiah Lebaran atau kado ulang tahun. Persoalan yang lebih besar adalah bagaimana kebiasaan sosial ditempatkan ketika berhadapan dengan tanggung jawab pejabat publik.

Hadiah boleh menjadi tradisi. Kado boleh menjadi kejutan. Tetapi ketika menyangkut jabatan dan dugaan pelanggaran hukum, penjelasan harus lebih kuat daripada sekadar kalimat, “Memang sudah biasa.”

Sebab, dalam birokrasi yang sehat, tradisi tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti bertanya, dan pertanggungjawaban tidak boleh menghilang di balik bungkus hadiah.