![](https://rakyatwicara.com/wp-content/uploads/2026/10/hari-kesaktian-pancasila-1.webp")
Sidang Fadia Arafiq di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Kamis (24/9/2026), kembali mengungkap rangkaian fakta dalam perkara yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
SEMARANG — Sidang perkara terdakwa Fadia Arafiq di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Kamis (24/9/2026), kembali menyuguhkan cerita panjang yang membuat berkas perkara terasa seperti novel berseri.
Baca juga: Tuntutan Fadia Arafiq, 5 Tahun Penjara dan Denda Rp250 Juta
Dalam surat tuntutan Nomor 112/TUT/01.06/2024/09/2026, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menguraikan dasar tuntutan terhadap terdakwa Fadia Arafiq. Penanganan perkara tersebut berkaitan dengan proses penegakan hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dakwaan yang dibuktikan secara kumulatif tersebut berkaitan dengan Pasal 12 huruf i dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
Dalam sidang Fadia Arafiq, daftar saksi yang disebut dalam surat tuntutan juga cukup panjang. Ada 68 saksi, mulai dari M. Abduh Ghozali hingga Wulan Winda Sari.
Belum cukup sampai di situ.
Terdakwa juga menghadirkan lima saksi a de charge alias saksi yang memberikan keterangan untuk kepentingan pembelaan terdakwa.
Dengan jumlah saksi sebanyak itu, ruang sidang seolah tidak hanya menjadi tempat pembuktian hukum, tetapi juga menjadi tempat menguji siapa yang masih ingat kejadian dan siapa yang harus membuka kembali arsip ingatan.
Sidang Fadia Arafiq di Tipikor Semarang: Dua Dakwaan yang Dibuktikan
Dalam tuntutannya, JPU KPK terlebih dahulu menguraikan analisis yuridis terhadap dakwaan pertama.
Dakwaan tersebut berkaitan dengan unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara, serta unsur turut serta secara langsung maupun tidak langsung dalam pekerjaan atau pengadaan yang pada saat dilakukan perbuatan sebagian atau seluruhnya ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
JPU juga menghubungkan konstruksi perkara dengan ketentuan penyertaan dan perbarengan tindak pidana sebagaimana yang dicantumkan dalam surat tuntutan.
Bahasa hukumnya panjang.
Kalau diterjemahkan ke bahasa warung kopi: perkara belum selesai hanya dengan mengatakan “saya tidak tahu”. Semua unsur harus dibuktikan satu per satu.
Dan di pengadilan, satu kata saja bisa mempunyai konsekuensi yang panjang.
Dakwaan Kedua: Gratifikasi Ikut Masuk Ruang Sidang
Setelah dakwaan pertama, JPU KPK kemudian menganalisis dakwaan kumulatif kedua.
Unsur yang dibahas antara lain pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang dianggap sebagai pemberian suap, karena berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
Sidang Fadia Arafiq juga menguraikan dakwaan kedua yang berkaitan dengan unsur gratifikasi sebagaimana dijelaskan dalam surat tuntutan JPU KPK.
Berdasarkan uraian pembuktian yang disampaikan dalam surat tuntutan, JPU menyimpulkan bahwa unsur-unsur dakwaan pertama dan kedua telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum.
Di titik ini, istilah “kumulatif” terasa seperti menu paket.
Bukan memilih salah satu, tetapi seluruh dakwaan harus dibuktikan sesuai konstruksi hukum yang diajukan penuntut umum. Dalam sidang Fadia Arafiq tersebut, JPU KPK menguraikan pembuktian terhadap dakwaan pertama dan dakwaan kedua secara kumulatif.
68 Saksi: Kalau Semua Dipanggil Bersamaan, Kursi Ruang Sidang Bisa Protes
Perkara ini juga menarik perhatian dari jumlah saksi yang disebut dalam surat tuntutan.
Totalnya mencapai 68 saksi.
Mulai dari M. Abduh Ghozali sampai Wulan Winda Sari.
Kemudian masih ada lima saksi a de charge yang dihadirkan terdakwa.
Kalau semua saksi duduk berjajar dalam satu ruangan, kursi ruang sidang mungkin perlu ikut menjalani pemeriksaan kesehatan.
Namun, tentu saja, jumlah saksi bukanlah ukuran bersalah atau tidak bersalahnya seseorang. Rangkaian sidang Fadia Arafiq juga menghadirkan puluhan saksi yang keterangannya menjadi bagian dari proses pembuktian di persidangan.
Dalam proses peradilan, keterangan saksi tetap harus dinilai bersama alat bukti lain sesuai ketentuan hukum acara pidana.
Barang Bukti Belum Pulang, Ternyata Masih Ada Urusan Lain
Bagian lain yang cukup menarik dalam surat tuntutan adalah mengenai barang bukti.
Pada prinsipnya, barang yang dikenakan penyitaan dapat dikembalikan kepada orang yang memiliki atau menguasainya atau kepada pihak yang paling berhak apabila sudah tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana.
Tetapi dalam perkara Fadia Arafiq, ceritanya belum sampai pada bab “barang bukti dipulangkan”.
Dalam sidang Fadia Arafiq, persoalan barang bukti juga menjadi bagian penting karena sejumlah barang bukti masih diperlukan untuk proses hukum perkara lainnya.
Sebab, berdasarkan perkembangan penanganan perkara, Fadia Arafiq disebut menjadi subjek hukum dalam perkara lain yang dimintakan pertanggungjawaban pidananya.
Perkara lain tersebut berkaitan dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprindik/61/DIK.00/01/09/2026 tanggal 22 September 2026.
Akibatnya, barang bukti yang sebelumnya digunakan dalam perkara Fadia Arafiq masih dianggap diperlukan untuk kepentingan proses penyidikan dan penuntutan perkara lainnya.
Dengan kata lain, barang bukti tersebut belum mendapat tiket pulang.
Barang Bukti: “Maaf, Saya Masih Ada Urusan”
Kalau ditulis dalam bahasa parodi, mungkin percakapan barang bukti kira-kira begini:
“Jadi saya boleh pulang?”
“Belum.”
“Kenapa?”
“Masih ada perkara lain.”
“Lho, saya kan sudah selesai diperiksa?”
“Belum tentu. Tunggu episode berikutnya.”
Begitulah kira-kira gambaran satirnya.
Dalam konteks hukum sebenarnya, barang bukti memang dapat tetap dikuasai aparat penegak hukum apabila masih diperlukan untuk proses penyidikan atau penuntutan perkara lain.
Jadi bukan barang buktinya betah tinggal di kantor penegak hukum.
Ia hanya belum mendapatkan surat izin pulang.
Surat Tuntutan Bukan Sekadar Cerita Panjang
Surat tuntutan JPU KPK bukan sekadar daftar panjang nama saksi, pasal, alat bukti, dan barang bukti.
Dokumen tersebut merupakan bagian dari proses hukum untuk menyampaikan konstruksi pembuktian penuntut umum terhadap perkara yang sedang diperiksa.
Dalam perkara ini, JPU menguraikan dakwaan secara kumulatif dan menyatakan berdasarkan pembuktian yang telah dilakukan bahwa kedua dakwaan tersebut dapat dibuktikan secara sah menurut hukum.
Namun, penilaian akhir mengenai perkara tetap berada dalam kewenangan majelis hakim berdasarkan keseluruhan fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Episode Berikutnya Masih Menunggu Putusan
Sidang 24 September 2026 memperlihatkan bahwa perkara Fadia Arafiq tidak hanya berbicara tentang dua dakwaan dan puluhan saksi.
Ada pula alat bukti surat, keterangan terdakwa, bukti elektronik, barang bukti, serta perkembangan perkara lain yang membuat sebagian barang bukti masih diperlukan.
Jadi kalau ada yang bertanya, “Barang buktinya kapan pulang?”
Jawabannya untuk sementara:
Belum sekarang.
Masih ada urusan hukum yang harus diselesaikan.
Dan sebagaimana drama persidangan pada umumnya, episode berikutnya bukan ditentukan oleh penonton, melainkan oleh proses hukum dan pertimbangan majelis hakim.
Perkembangan sidang Fadia Arafiq selanjutnya masih akan menjadi bagian dari proses hukum yang berjalan.
