![](https://rakyatwicara.com/wp-content/uploads/2026/10/RakyatWicara.com-Advertising-Banner.webp")
Pledoi Fadia Arafiq: 874 Barang Bukti Jadi Perdebatan, Pledoi Fadia Arafiq dan Uang Pengganti Rp2,69 Miliar.
Pledoi tak dibacakan seluruhnya, tetapi persoalan 874 barang bukti, perbedaan hitungan uang pengganti, hingga pencabutan hak politik lima tahun menghadirkan ironi yang layak direnungkan: dalam perkara hukum, yang diperdebatkan bukan hanya angka, melainkan juga cara angka itu dimaknai.
SEMARANG — Pledoi Fadia Arafiq dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Kamis (8 Oktober 2026), menghadirkan sejumlah perdebatan menarik. Penasihat hukum Fadia, Fadli Nasution, mempersoalkan 874 barang bukti, tuntutan uang pengganti Rp2,692 miliar, hingga pencabutan hak politik selama lima tahun.
Begitulah suasana yang tergambar dalam pembacaan nota pembelaan atau pledoi terdakwa Fadia Arafiq di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Kamis, 8 Oktober 2026.
Fadli Nasution, penasihat hukum Fadia, menyatakan bahwa pledoi tidak dibacakan seluruhnya. Sebagian besar dianggap telah dibacakan, sementara bagian-bagian penting disampaikan di hadapan majelis hakim.
“Pledoi ini tidak kami bacakan semua, Yang Mulia,” demikian inti pernyataannya.
Kalau seluruh isi dibacakan, mungkin waktu persidangan perlu menyediakan ruang tersendiri untuk menampung halaman demi halaman pembelaan. Sebab, analisis barang bukti saja disebut membentang dari halaman 981 hingga 1145. Itu belum termasuk pembahasan pidana tambahan pada halaman 1146 sampai 1153.
Dalam dunia penerbitan, naskah sepanjang itu bisa membuat editor berpikir dua kali sebelum menentukan ukuran huruf. Dalam persidangan, panjang naskah bukan ukuran benar atau salah. Namun, ia menunjukkan bahwa perkara ini memiliki banyak bagian yang perlu diuji dan diperdebatkan.
874 Barang Bukti: Angka yang Tak Mau Berhenti Menjadi Perdebatan
Jika ada angka yang menonjol dalam pledoi tersebut, jawabannya adalah 874.
Bukan 874 halaman, bukan pula 874 menit persidangan. Angka itu merujuk pada barang bukti yang menurut penasihat hukum disita penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perkara Fadia Arafiq.
Fadli Nasution mempersoalkan rencana penggunaan kembali barang bukti tersebut untuk kepentingan penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan tertanggal 22 September 2026, sebagaimana disebut dalam tuntutan penuntut umum.
Menurut penasihat hukum, barang bukti itu pada awalnya disita untuk kepentingan penyidikan perkara yang mulai berjalan pada Maret 2026. Karena itu, ia mempertanyakan dasar hukum dan hubungan antara penyitaan awal dengan penyidikan baru yang disebut dalam tuntutan.
Di sinilah satire hukum menemukan panggungnya.
Barang bukti rupanya tidak hanya memiliki riwayat penyitaan, tetapi juga riwayat kepentingan. Pertanyaannya, apakah sebuah benda masih diperlukan untuk perkara yang sedang disidangkan, atau justru akan digunakan dalam proses hukum lain?
Tentu, barang bukti bukan barang pindahan yang cukup diberi alamat baru. Perpindahan kepentingan hukum harus memiliki dasar yang jelas, prosedur yang sah, serta hubungan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, perlu ditegaskan, keberatan tersebut merupakan argumentasi pihak pembela. Apakah pengembalian atau penggunaan barang bukti itu sesuai hukum, tetap harus dinilai berdasarkan ketentuan yang berlaku dan fakta persidangan.
Praduga Tak Bersalah, Jangan Sampai Kalah oleh Surat
Fadli juga menyinggung asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence.
Menurutnya, keberadaan surat perintah penyidikan baru tidak dengan sendirinya cukup untuk menyimpulkan seseorang harus dimintai pertanggungjawaban pidana dalam perkara lain. Ia mempertanyakan apakah terdakwa telah menerima pemberitahuan mengenai penyidikan tersebut dan bagaimana kaitannya dengan barang bukti yang disita sebelumnya.
Argumen itu kemudian melahirkan ironi yang menarik: surat memang penting dalam proses hukum, tetapi surat juga harus menjelaskan kedudukannya.
Dalam birokrasi, selembar surat dapat membuka pintu pemeriksaan. Dalam peradilan, surat tetap harus diuji bersama dasar hukum, prosedur, dan fakta yang relevan. Tidak semestinya kertas diperlakukan seolah-olah telah menjawab semua pertanyaan.
Dalam sidang pledoi Fadia Arafiq di Pengadilan Tipikor Semarang, penasihat hukum Fadli Nasution turut mempersoalkan pengembalian barang bukti yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan dakwaan. Perdebatan tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam pembelaan yang disampaikan pada 8 Oktober 2026.
Penasihat hukum menyatakan Fadia tidak mengetahui adanya surat perintah penyidikan tertanggal 22 September 2026 sebelum hal itu disebut dalam tuntutan jaksa. Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya tidak mengetahui hubungan penyidikan tersebut dengan barang bukti yang telah disita.
Pernyataan tersebut perlu ditempatkan secara proporsional sebagai keterangan dari pihak pembela, bukan sebagai kesimpulan bahwa prosedur penyidikan telah melanggar hukum.
Sebab, dalam perkara pidana, keberatan boleh diajukan, tafsir boleh diperdebatkan, tetapi keputusan tetap berada pada kewenangan lembaga dan aparat yang berwenang sesuai tahapan hukum.
Ketika 874 Barang Bukti Harus Mengikuti Surat Dakwaan
Penasihat hukum menegaskan bahwa majelis hakim harus memutus perkara berdasarkan surat dakwaan dan pembuktian di persidangan.
Menurut Fadli, tidak seluruh barang bukti yang disita KPK digunakan untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Fadia. Karena itu, pihaknya meminta barang bukti yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan dakwaan agar dikembalikan kepada pihak yang berhak.
Pihak pembela bahkan menyatakan telah menyusun tabel yang menguraikan barang bukti mana yang dinilai masih relevan dan mana yang semestinya dikembalikan.
Di sinilah muncul pertanyaan yang lebih besar daripada sekadar jumlah barang bukti: bagaimana menentukan batas antara kepentingan satu perkara dan kebutuhan pembuktian perkara lain?
Dalam satire kehidupan hukum, 874 barang bukti bisa diibaratkan seperti 874 tamu yang datang ke sebuah acara. Tidak semua tamu harus masuk ke ruang utama. Namun, siapa yang berhak menentukan tempat duduknya? Tentu bukan tamu itu sendiri, melainkan penyelenggara berdasarkan aturan yang berlaku.
Begitu pula barang bukti. Relevansi, status penyitaan, serta kemungkinan penggunaannya dalam proses hukum lain harus ditentukan melalui prosedur yang sah, bukan sekadar berdasarkan selera pihak yang berperkara.
Penasihat hukum berpendapat barang bukti yang tidak berkaitan langsung dengan dakwaan semestinya dikembalikan. Sementara itu, penuntut umum memiliki argumentasi tersendiri mengenai penggunaan barang bukti tersebut.
Perbedaan itulah yang perlu diuji secara hukum, bukan diputuskan melalui perlombaan siapa yang paling tebal dokumennya.
Rp2,692 Miliar Versus Rp1,3995 Miliar: Matematika yang Memerlukan Penjelasan
Perdebatan berikutnya menyentuh uang pengganti.
Dalam pledoi, Fadli menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan uang pengganti sebesar Rp2.692.000.000. Menurut perhitungan pihak terdakwa berdasarkan penilaian mereka atas fakta persidangan, penerimaan yang berkaitan dengan pemberian pada momentum ulang tahun, Lebaran, dan akhir tahun, baik secara langsung maupun tidak langsung, mencapai Rp1.399.500.000.
Jika kedua angka itu diletakkan berdampingan, selisihnya mencapai Rp1.292.500.000.
Angka tersebut bukan selisih kecil yang bisa diselesaikan dengan mengganti kalkulator atau menekan tombol hitung ulang. Namun, selisih itu juga tidak otomatis membuktikan bahwa salah satu pihak keliru.
Dalam perkara pidana, perbedaan hitungan dapat muncul karena perbedaan penilaian terhadap saksi, jenis penerimaan, hubungan transaksi dengan perkara, maupun dasar hukum penghitungan uang pengganti.
Perdebatan dalam pledoi Fadia Arafiq juga menyentuh perbedaan penghitungan uang pengganti. Penasihat hukum meminta majelis hakim mempertimbangkan kembali besaran yang dituntut jaksa dengan mengacu pada penilaian mereka terhadap fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.
Karena itu, pertanyaan yang patut diajukan bukan semata-mata siapa yang membawa angka lebih besar, melainkan bagaimana angka tersebut diperoleh dan bukti apa yang menopangnya.
Dalam kata lain, kalkulator boleh sama-sama memiliki tombol tambah dan kurang, tetapi hasil akhirnya bisa berbeda ketika angka yang dimasukkan dan dasar perhitungannya tidak sama.
Pihak pembela meminta majelis hakim mempertimbangkan perhitungan mereka. Adapun besaran uang pengganti yang akhirnya dapat dibebankan kepada terdakwa merupakan persoalan hukum yang harus diputus berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku.
Hak Politik Lima Tahun: Hukuman atau Batas Demokrasi?
Penasihat hukum juga menolak tuntutan pencabutan hak politik Fadia untuk memilih dan dipilih selama lima tahun.
Menurut Fadli, tuntutan tersebut dinilai tidak sejalan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam kehidupan demokrasi.
Persoalan ini membawa perdebatan ke wilayah yang lebih luas. Di satu sisi, pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu dapat menjadi bagian dari konsekuensi hukum apabila memenuhi syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, penerapannya harus memiliki dasar hukum dan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Demokrasi memang bukan ruang tanpa batas. Namun, pembatasan hak juga bukan keputusan yang semestinya dijatuhkan tanpa alasan hukum yang memadai.
Satire yang muncul dari persoalan ini sederhana: ketika seseorang berhadapan dengan perkara pidana, yang diperdebatkan bukan hanya berapa lama ia menjalani hukuman, tetapi juga hak apa yang masih dapat dijalankan setelah putusan dijatuhkan.
Karena itu, tuntutan pencabutan hak politik harus dinilai berdasarkan ketentuan hukum dan keadaan perkara, bukan semata-mata berdasarkan popularitas terdakwa atau kerasnya tuntutan publik.
Pledoi Ditutup dengan Harapan Putusan Seringan-ringannya
Dalam pledoi Fadia Arafiq, perbedaan penghitungan uang pengganti menjadi salah satu poin yang diminta untuk dipertimbangkan kembali oleh majelis hakim. Penasihat hukum menilai perhitungan tersebut perlu diuji berdasarkan keterangan saksi dan fakta yang terungkap selama persidangan.
Di penghujung pembelaan, Fadli menyampaikan harapan terdakwa dan keluarganya agar majelis hakim memberikan putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya.
Harapan itu menjadi penutup dari sederet keberatan yang diajukan: mulai dari status 874 barang bukti, penggunaan barang bukti untuk penyidikan lain, perbedaan penghitungan uang pengganti, hingga pencabutan hak politik selama lima tahun.
Di ruang sidang, semua pihak tentu memiliki kepentingan. Jaksa berkepentingan membuktikan dakwaan dan mempertahankan tuntutannya. Penasihat hukum berkepentingan membela terdakwa. Majelis hakim berkewajiban memeriksa dan menilai perkara secara independen berdasarkan hukum dan fakta persidangan.
Di luar ruang sidang, publik berhak mengawasi prosesnya, tetapi juga perlu membedakan argumentasi, dugaan, alat bukti, dan putusan.
Sebab, keadilan bukan perlombaan membaca dokumen paling cepat, bukan pula kompetisi menyajikan angka paling besar. Keadilan menuntut agar setiap dalil diuji, setiap bukti dinilai, dan setiap keputusan memiliki dasar yang dapat dijelaskan.
Pada akhirnya, pledoi Fadia Arafiq pada 8 Oktober 2026 menyisakan tiga pertanyaan besar: bagaimana status 874 barang bukti ditentukan, bagaimana dasar penghitungan uang pengganti dibuktikan, dan apakah tuntutan pencabutan hak politik memenuhi pertimbangan hukum yang diperlukan?
Jawabannya tidak ditentukan oleh tebalnya pledoi atau singkatnya pembacaan di ruang sidang. Jawabannya harus ditemukan melalui proses peradilan yang sah.
