Dulu Dilantik, Kini Jadi Saksi: Kursi Jabatan dan Cerita Amplop di Ruang Sidang Fadia

NEGERI DONGENG — Dahulu kala, di sebuah negeri yang konon sangat menjunjung tinggi tata kelola pemerintahan, terdapat sebuah tradisi yang sangat indah.

Namanya pelantikan pejabat.

Setiap kali ada kursi jabatan kosong, para petinggi kerajaan berkumpul. Mereka membawa berkas, map, stempel, pulpen, dan tentu saja wajah-wajah serius.

Konon, prosesnya sangat ilmiah.

Ada seleksi.

Ada penilaian.

Ada kompetensi.

Ada integritas.

Ada rekam jejak.

Pokoknya lengkap.

Rakyat pun tenang.

Mereka percaya bahwa setiap kursi jabatan di negeri tersebut diisi oleh orang terbaik.

Namun, sebagaimana lazimnya negeri dongeng, suatu hari muncul sebuah bab yang agak berbeda.

Bukan di istana.

Bukan di ruang rapat.

Melainkan di ruang sidang.

Kursi Jabatan Mendadak Punya Cerita

Di ruang sidang itu, para saksi mulai bercerita.

Ada cerita tentang jabatan.

Ada cerita tentang uang.

Ada cerita tentang amplop.

Ada pula cerita tentang bagaimana seseorang akhirnya duduk di sebuah kursi yang sebelumnya kosong.

Rakyat yang mendengarnya pun mulai garuk-garuk kepala.

“Bukankah kemarin katanya seleksi ?”

Pertanyaan itu kemudian dijawab oleh suara dari belakang:

“Memang seleksi.”

“Lalu amplop ?”

“Katanya bukan untuk jabatan.”

“Lantas untuk apa ?”

“Ya… itu yang sedang diceritakan di ruang sidang.”

Rakyat kembali garuk-garuk kepala.

Kali ini dua kali.

Sebab dalam negeri dongeng tersebut, amplop ternyata memiliki banyak profesi.

Kadang disebut bantuan.

Kadang disebut kontribusi.

Kadang disebut kegiatan.

Kadang disebut titipan.

Dan kadang-kadang, entah bagaimana ceritanya, namanya ikut muncul ketika orang sedang membicarakan jabatan.

Kamus Baru Birokrasi

Melihat keadaan tersebut, para cendekiawan negeri dongeng kemudian membuat Kamus Baru Birokrasi.

Isinya antara lain:

Seleksi jabatan berarti proses resmi untuk menentukan orang yang dianggap memenuhi syarat.

Pelantikan berarti seremoni ketika seseorang resmi menduduki jabatan.

Amplop berarti benda berbentuk pipih yang biasanya digunakan untuk menyimpan surat.

Namun dalam cerita tertentu, amplop bisa menjadi benda yang sangat menarik perhatian.

Saksi berarti orang yang memberikan keterangan di ruang sidang.

Kursi jabatan berarti tempat duduk yang ternyata tidak hanya memiliki sandaran, tetapi juga kewenangan.

Sedangkan ruang sidang adalah tempat semua cerita mulai ditanya ulang.

Di sinilah masalahnya.

Cerita yang sebelumnya terdengar sederhana tiba-tiba mempunyai banyak episode.

Dari Kursi Empuk ke Kursi Saksi

Dahulu, seseorang mungkin berdiri gagah ketika dilantik.

Pakaian rapi.

Sepatu mengkilap.

Tangan berjabat.

Foto bersama.

Senyum mengembang.

Kamera berbunyi berkali-kali.

“Selamat atas jabatan barunya.”

Beberapa waktu kemudian, suasananya bisa saja berubah.

Bukan lagi berdiri di depan meja pelantikan.

Melainkan duduk di kursi saksi.

Tidak ada karpet merah.

Tidak ada tepuk tangan.

Tidak ada ucapan selamat.

Yang ada justru pertanyaan.

“Saudara tahu ?”

“Saudara melihat ?”

“Saudara menerima ?”

“Saudara memberikan ?”

“Saudara mendapat apa ?”

Maka rakyat negeri dongeng pun mulai menyimpulkan satu hal:

Kursi jabatan ternyata mempunyai perjalanan hidup.

Ada yang berawal dari ruang seleksi.

Ada yang berakhir di ruang sidang.

Tetapi tentu saja, menjadi saksi bukan berarti menjadi terdakwa.

Disebut dalam persidangan juga bukan otomatis berarti bersalah.

Karena negeri dongeng tersebut masih memiliki hukum.

Dan hukum tidak mengenal rumus:

disebut = bersalah.

Hukum membutuhkan bukti.

Jangan-Jangan Kursinya yang Harus Diperiksa

Di tengah hiruk-pikuk cerita itu, muncul seorang rakyat jelata yang mengajukan pertanyaan sederhana.

“Kalau pejabatnya tidak salah, apakah kursinya yang salah ?”

Semua orang terdiam.

Pertanyaan tersebut ternyata lebih sulit daripada soal ujian kerajaan.

Sebab kursi memang tidak bisa berbicara.

Kursi tidak bisa membantah.

Kursi tidak bisa menjadi saksi.

Kursi hanya diam ketika diduduki.

Tetapi yang menarik, dari kursi itulah keluar kewenangan.

Tanda tangan.

Keputusan.

Anggaran.

Kebijakan.

Dan pelayanan kepada rakyat.

Karena itu, rakyat mulai bertanya:

Bagaimana sebenarnya seseorang bisa sampai ke kursi tersebut ?

Apakah karena kompetensi ?

Karena pengalaman ?

Karena hasil seleksi ?

Karena rekomendasi ?

Atau ada cerita lain yang belum selesai dibacakan ?

Negeri Dongeng Tidak Boleh Kehabisan Akal Sehat

Cerita tentang dugaan jual beli jabatan, uang, dan proses pelantikan bukan perkara kecil.

Sebab jabatan pemerintahan bukan hadiah ulang tahun.

Bukan pula kursi yang boleh diperebutkan seperti kursi dalam permainan anak-anak.

Di balik satu jabatan terdapat pelayanan publik.

Ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

Ada anggaran negara.

Ada kewenangan.

Ada keputusan yang bisa memengaruhi kehidupan banyak orang.

Karena itu, ketika muncul cerita mengenai uang dan jabatan di ruang sidang, masyarakat wajar bertanya.

Tetapi bertanya bukan berarti menghakimi.

Justru pertanyaan harus dijawab dengan dokumen, proses hukum, dan fakta.

Kalau proses pengisian jabatan memang benar-benar bersih, transparan dan sesuai aturan, seharusnya tidak perlu takut membuka mekanismenya.

Seleksi bagaimana ?

Siapa yang menilai ?

Apa dasar pengangkatannya ?

Mengapa seseorang dipilih ?

Jawabannya mestinya ada di atas kertas.

Bukan baru muncul setelah mikrofon ruang sidang dinyalakan.

Pelajaran dari Negeri yang Suka Duduk

Pada akhirnya, rakyat negeri dongeng mendapatkan pelajaran sederhana.

Jabatan boleh tinggi.

Kursi boleh empuk.

Meja boleh besar.

Ruangan boleh ber-AC.

Tetapi semuanya tetap memiliki pertanggungjawaban.

Sebab semakin tinggi kursinya, semakin tinggi pula kemungkinan orang bertanya:

“Bagaimana kamu bisa sampai duduk di sana?”

Dan pertanyaan itu tidak perlu dianggap sebagai penghinaan.

Itulah konsekuensi jabatan publik.

Kalau jawabannya kompetensi, tunjukkan kompetensinya.

Kalau jawabannya seleksi, tunjukkan proses seleksinya.

Kalau jawabannya administrasi, tunjukkan dokumennya.

Dan kalau ada cerita tentang amplop, biarkan proses hukum yang menguji apa sebenarnya isi cerita tersebut.

Sebab dalam negeri dongeng yang sehat, amplop tetaplah amplop sampai bukti mengatakan sesuatu yang lain.

Dan kursi tetaplah kursi sampai sistem membuktikan bagaimana seseorang berhak mendudukinya.

Maka kamus birokrasi pun akhirnya memiliki kalimat penutup:

“Dulu dilantik, kini jadi saksi bukan akhir cerita. Yang lebih penting adalah bagaimana sebuah jabatan diperoleh dan bagaimana kekuasaan dipertanggungjawabkan.”

Begitulah kisah di sebuah negeri dongeng.

Negeri yang rakyatnya mulai rajin membaca.

Bukan hanya membaca surat keputusan.

Tetapi juga membaca fakta persidangan.

Sebab terkadang, cerita paling menarik tentang sebuah kursi bukan ketika seseorang duduk di atasnya.

Melainkan ketika publik mulai bertanya:

“Siapa yang sebenarnya membuat kursi itu tersedia?”

Dan ternyata…

jawabannya belum selesai ditulis.