![](https://rakyatwicara.com/wp-content/uploads/2026/10/RakyatWicara.com-Advertising-Banner.webp")
Cerpen satire/fiksi politik
Di sebuah negeri antah-berantah bernama Kerajaan Pekalengan, ada sebuah istana yang konon dibangun untuk melayani rakyat. Sayangnya, setelah bangunannya selesai, para penghuni istana tampaknya lupa membaca petunjuk penggunaannya.
Di gerbang depan tertulis besar-besar: “Dari Rakyat, Oleh Rakyat, Untuk Rakyat.”
Tetapi seorang tukang parkir yang setiap hari berjaga di dekat gerbang punya tafsir berbeda.
“Dari rakyat itu sumber dananya. Oleh rakyat itu yang disuruh antre. Untuk rakyat itu tulisan di gerbangnya.”
Kalimat itu sebenarnya sederhana. Namun, kalau diucapkan di dalam istana, bisa dianggap sebagai ancaman terhadap ketenteraman nasional—setidaknya ketenteraman para penjilat yang sedang menikmati hidangan rapat.
Kerajaan yang Terlalu Sibuk Mengagumi Mahkota
Dahulu, Kerajaan Pekalengan terkenal dengan tradisi seremoni yang luar biasa. Pita dipotong dengan penuh khidmat, spanduk dipasang dengan penuh semangat, dan kamera diarahkan dengan presisi militer.
Kalau ada jalan berlubang, yang pertama datang bukan tukang aspal, melainkan fotografer.
Kalau ada program baru, yang pertama bekerja bukan pelaksana, melainkan tim dokumentasi.
Kalau ada keberhasilan kecil, pidatonya bisa sepanjang jalan pantura. Kalau ada masalah besar, penjelasannya mendadak pendek seperti sisa anggaran menjelang akhir tahun.
Sang penguasa, yang dalam cerita ini dijuluki Ratu Arunika, sangat menyukai pujian.
“Bagaimana keadaan kerajaan?” tanyanya kepada para penasihat.
“Luar biasa, Paduka!” jawab mereka serempak.
“Rakyat bahagia?”
“Bahagia sekali!”
“Bagaimana kalian tahu?”
Seorang penasihat menjawab cepat, “Karena belum ada yang berani mengatakan sebaliknya, Paduka.”
Ratu tersenyum puas.
Ia tidak sadar bahwa diamnya rakyat bukan selalu tanda kebahagiaan. Bisa jadi mereka sedang menghitung ongkos untuk datang ke istana, atau sedang mencari kata-kata yang cukup sopan untuk mengkritik orang yang tidak suka dikritik.
Di kerajaan itu, kejujuran dianggap barang mewah. Pujian tersedia gratis, bahkan sering mendapat uang transportasi.
Kabar dari Negeri Sebelah: Ketika Kursi Mulai Panas
Suatu hari, kabar besar datang dari dunia nyata. Fadia Arafiq diberitakan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 3 Maret 2026. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi.
Berita itu membuat banyak orang kembali membicarakan pentingnya pengawasan terhadap kekuasaan. Namun, di Kerajaan Pekalengan yang sepenuhnya rekaan ini, para pejabat justru sibuk memeriksa apakah kursi mereka masih nyaman diduduki.
Dalam Runtuhnya Kerajaan Pekalengan, perebutan takhta menjadi gambaran satire tentang bagaimana kekuasaan bisa lebih sibuk mempertahankan pengaruh daripada menjawab kebutuhan rakyat.
Ada yang mendadak rajin membaca aturan. Ada yang mulai menyebut kata “integritas” dalam setiap rapat. Ada pula yang biasanya sulit ditemui, tiba-tiba menjadi sangat ramah kepada wartawan.
“Bapak sekarang rajin sekali bicara transparansi,” kata seorang juru tulis kepada atasannya.
“Memangnya kenapa?”
“Biasanya Bapak hanya transparan ketika meminta laporan. Sekarang ketika ditanya, Bapak juga transparan menghindar.”
Sang pejabat melotot.
“Mulutmu harus dijaga!”
“Siap, Pak. Mulut saya jaga. Tetapi telinga rakyat, siapa yang bisa Bapak jaga?”
Juru tulis itu langsung disuruh membuat tiga rangkap notulen, dua surat klarifikasi, dan satu pernyataan bahwa dirinya tidak bermaksud menyinggung siapa pun.
Begitulah. Di kerajaan tersebut, kritik sering kali tidak dijawab dengan penjelasan, melainkan dengan pekerjaan tambahan.
Warung Kopi: Parlemen yang Tidak Punya Gedung
Ketika istana sibuk merapikan citra, Warung Kopi Tiga Sendok justru menjadi pusat diskusi politik paling ramai di kerajaan.
Di sana, rakyat tidak mengenakan jas, tidak membawa map tebal, dan tidak membutuhkan mikrofon untuk mengajukan pertanyaan.
Mereka hanya membutuhkan kopi, gorengan, dan sedikit keberanian.
“Katanya nanti bakal ada pergantian penguasa,” ujar seorang pelanggan.
“Siapa penggantinya?” tanya tukang gorengan.
“Katanya orang dekat keluarga penguasa.”
“Dekat dalam arti apa ?”
“Ya, dekat.”
“Kalau dekat itu syaratnya, kenapa tukang servis kipas istana tidak sekalian dicalonkan? Dia paling sering dekat dengan ruang kerja penguasa.”
Semua tertawa.
Seorang pelanggan lain menimpali, “Saya dengar ada tokoh muda yang sedang dibicarakan. Katanya bakal dapat rekomendasi dari partai berlambang kuning.”
“Surat rekomendasinya sudah keluar ?”
“Belum tahu.”
“Sudah ada pernyataan resmi ?”
“Belum dengar.”
“Lalu dari mana kabarnya ?”
“Dari orang yang mengenal orang yang pernah bertemu orang yang katanya mendengar kabar itu.”
Penjual kopi menggeleng.
“Hebat. Informasinya melewati empat orang, tetapi tidak pernah melewati meja bukti.”
Di Kerajaan Pekalengan, rumor memang punya keistimewaan. Ia bisa berangkat tanpa dokumen, tiba tanpa undangan, dan dipercaya sebelum diperiksa.
Sementara fakta harus antre, menunjukkan identitas, membawa fotokopi, lalu menunggu petugas kembali dari istirahat.
Partai Lambang Kuning dan Pabrik Harapan
Di sebuah ruangan fiktif, Partai Lambang Kuning sedang menggelar rapat penting. Di atas meja tersedia kopi, kue, dan beberapa map yang sampulnya jauh lebih tebal daripada isi pembahasannya.
“Siapa calon yang paling layak ?” tanya ketua rapat.
“Yang punya pengalaman,” jawab seorang pengurus.
“Yang punya jaringan,” kata pengurus lain.
“Yang dekat dengan tokoh penting,” sahut yang ketiga.
Seorang anggota muda mengangkat tangan.
“Bagaimana dengan gagasan, rekam jejak, kemampuan mengelola anggaran, dan integritas ?”
Semua menoleh kepadanya seperti ia baru saja mengusulkan agar rapat diganti dengan ujian matematika.
“Anak muda,” kata seorang senior, “politik itu tidak sesederhana teori.”
“Betul, Pak. Tetapi apakah harus serumit menyembunyikan jawaban ?”
Ruang rapat mendadak hening.
Seorang pengurus senior berdeham.
“Kita harus realistis. Rekomendasi itu keputusan strategis.”
“Strategis untuk rakyat atau strategis untuk menjaga lingkaran kekuasaan ?”
“Jangan terlalu kritis!”
“Kalau begitu, untuk apa ada rapat ?”
“Untuk membahas masa depan.”
“Baik, Pak. Masa depan siapa ?”
Kali ini tidak ada yang menjawab. Kue di atas meja pun seolah kehilangan selera.
Dalam cerita ini, tidak ada rekomendasi resmi yang telah ditetapkan. Nama tokoh, partai, dan percakapan tersebut hanyalah rekaan untuk menyindir kebiasaan politik yang lebih sibuk menghitung kedekatan daripada mengukur kemampuan.
Sebab rekomendasi politik bukan surat warisan. Ia semestinya menjadi keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan amplop sakti yang membuat seseorang mendadak dianggap paling layak memimpin.
Dinasti Politik: Silsilah Panjang, Program Pendek
Di Pekalengan, ada satu buku yang sangat tebal di perpustakaan istana: Silsilah Keluarga Besar dan Para Kerabat Berpotensi.
Buku itu memiliki indeks, daftar nama, dan garis penghubung yang rumit. Jika dibentangkan, konon panjangnya bisa mengalahkan peta jalur irigasi kerajaan.
Sayangnya, buku tentang program kerja hanya setipis buku catatan belanja.
Seorang guru pensiunan pernah bertanya kepada seorang calon pemimpin dalam sebuah acara rekaan.
“Jika terpilih, apa program utama Anda?”
“Saya akan melanjutkan perjuangan keluarga.”
“Bagus. Apa yang akan Anda lakukan untuk pendidikan?”
“Melanjutkan perjuangan keluarga.”
“Bagaimana dengan layanan kesehatan?”
“Perjuangan keluarga juga.”
“Lalu apa gagasan Anda sendiri?”
Sang calon berpikir lama.
“Gagasan saya adalah memastikan perjuangan keluarga tetap berjalan.”
Guru itu mengangguk pelan.
“Luar biasa. Jadi rakyat memilih pemimpin atau membeli tiket pertunjukan keluarga?”
Pertanyaan itu tidak masuk berita utama. Namun, di warung kopi, kalimat tersebut diulang berkali-kali sampai menjadi bahan tertawaan.
Bukan karena keluarga tidak boleh berpolitik. Melainkan karena jabatan publik bukan lemari pakaian yang dapat diwariskan bersama gantungan bajunya.
Siapa pun boleh memiliki hubungan keluarga dengan tokoh politik. Tetapi kelayakan seseorang tetap harus dinilai dari kemampuan, integritas, rekam jejak, dan proses yang sah—bukan semata-mata dari siapa yang makan malam bersamanya.
Para Penjilat Mulai Menghitung Arah Angin
Di sekitar singgasana, para penjilat memiliki keahlian khusus: mereka dapat mengetahui arah angin politik tanpa perlu melihat bendera.
Ketika penguasa kuat, mereka berkata, “Paduka adalah matahari kerajaan.”
Ketika penguasa mulai goyah, mereka berkata, “Kami sejak awal mengingatkan tentang pentingnya regenerasi.”
Ketika calon baru mulai disebut-sebut, mereka mendadak mengaku sebagai sahabat lama calon tersebut.
Bahkan ada seorang penasihat yang konon memiliki tiga jenis senyum: satu untuk penguasa, satu untuk calon penguasa, dan satu lagi untuk wartawan.
“Bagaimana Anda bisa begitu setia kepada banyak orang sekaligus?” tanya seorang juru tulis.
Penasihat itu menjawab, “Saya bukan tidak punya prinsip. Prinsip saya adalah tetap berada di dekat pusat kekuasaan.”
“Kalau pusat kekuasaan pindah?”
“Saya ikut pindah.”
“Kalau kekuasaannya hilang?”
Penasihat itu terdiam cukup lama.
“Kalau begitu, saya akan menulis buku tentang bagaimana saya pernah menjadi penasihat.”
Di kerajaan tersebut, kesetiaan rupanya sering kali tidak memiliki alamat tetap. Ia hanya mengikuti siapa yang memegang kunci ruangan.
Rakyat Hanya Mendapat Undangan Menonton
Saat pergantian kepemimpinan mulai menjadi bahan pembicaraan, rakyat berharap akan ada ruang untuk menyampaikan pendapat.
Mereka berharap ada pembahasan tentang jalan rusak, lapangan kerja, pelayanan publik, pendidikan, dan penggunaan anggaran.
Namun, sebagian pembicaraan elite justru berkisar pada siapa yang paling dekat, siapa yang paling didukung, siapa yang punya akses, dan siapa yang lebih dahulu memperoleh restu.
Rakyat akhirnya merasa seperti penonton pertandingan yang tiketnya dibeli menggunakan uang mereka sendiri, tetapi mereka tidak diberi hak menentukan aturan main.
Seorang petani bernama Jatmiko menyampaikan keluhannya di warung kopi.
“Kalau pemimpin berganti, apakah sawah kami otomatis mendapat air?”
“Tidak,” jawab penjual kopi.
“Apakah jalan desa langsung mulus?”
“Belum tentu.”
“Apakah pelayanan menjadi lebih cepat?”
“Tergantung.”
“Lalu apa yang pasti berubah?”
Penjual kopi berpikir sejenak.
“Foto di dinding kantor.”
Jatmiko tertawa getir.
“Kalau begitu, semoga foto yang baru setidaknya tidak lebih mahal daripada perbaikan jalan.”
Tawa pecah. Tetapi setelah itu, mereka kembali diam.
Sebab di balik lelucon tersebut ada kegelisahan yang nyata: rakyat tidak membutuhkan sekadar pergantian wajah. Mereka membutuhkan perubahan cara bekerja.
Takhta Boleh Berganti, Kebiasaan Jangan Diwariskan
Pada suatu malam, seorang penjaga muda bertanya kepada penjaga senior di gerbang istana.
“Apakah Kerajaan Pekalengan akan runtuh?”
Penjaga senior memandang menara yang menjulang ke langit.
“Kerajaan bisa tetap berdiri, Nak. Temboknya kokoh, gerbangnya megah, dan ruang rapatnya berpendingin udara.”
“Lalu apa yang bisa runtuh?”
“Kepercayaan.”
“Bagaimana cara membangunnya kembali?”
“Dengan pekerjaan yang bisa diperiksa, anggaran yang bisa dijelaskan, keputusan yang terbuka, dan pemimpin yang tidak alergi terhadap pertanyaan.”
“Bagaimana kalau penguasa berikutnya masih berasal dari lingkaran yang sama?”
“Jangan menilainya hanya dari nama keluarga. Periksa rekam jejaknya. Dengarkan programnya. Awasi tindakannya. Tetapi jangan pula memberinya kekebalan hanya karena ia membawa nama besar.”
Penjaga muda mengangguk.
“Jadi yang harus kita cari bukan pewaris takhta?”
“Kita mencari orang yang memahami bahwa takhta bukan milik pribadinya.”
Di kejauhan, lampu istana masih menyala. Para penasihat mungkin masih menyusun strategi, para pengurus partai mungkin masih membahas rekomendasi, dan para penjilat mungkin masih berlatih senyum baru.
Sementara itu, Warung Kopi Tiga Sendok tetap buka. Kopinya tetap pahit, gorengannya tetap sederhana, dan pertanyaan rakyat tetap sulit dijawab dengan slogan.
Pada akhirnya, Kerajaan Pekalengan mengajarkan satu hal yang tidak tertulis dalam buku silsilah mana pun:
Mahkota dapat diwariskan dalam dongeng. Jabatan publik harus dipertanggungjawabkan di dunia nyata.
Melalui kisah Runtuhnya Kerajaan Pekalengan, pembaca diajak melihat bahwa pergantian pemimpin semestinya membawa perubahan nyata, bukan sekadar pergantian wajah di dinding istana.
Dan jika sebuah kerajaan terlalu sibuk mencari siapa yang pantas duduk di singgasana, sementara lupa bertanya siapa yang sanggup memperbaiki kehidupan rakyat, mungkin yang perlu diganti bukan hanya penguasanya.
Pada akhirnya, Runtuhnya Kerajaan Pekalengan bukan sekadar kisah tentang mahkota yang kehilangan kilau, melainkan sindiran terhadap kekuasaan yang lupa mendengar suara rakyat. Sebab, sebesar apa pun istana berdiri, kepercayaan masyarakat tetap menjadi fondasi yang tidak boleh diabaikan.
Mungkin cara berpikir seluruh istananya.
“Cerpen ini merupakan karya satire/fiksi. Penulisan dan penyajian informasi jurnalistik tetap perlu memperhatikan prinsip verifikasi serta Kode Etik Jurnalistik.”
