![](https://rakyatwicara.com/wp-content/uploads/2026/10/RakyatWicara.com-Advertising-Banner.webp")
Slawi – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Tegal memberikan tanggapan resmi terkait laporan keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas) Insan Pers Independen (INSPI) di wilayah Kabupaten Tegal. Informasi dalam berita ini mengacu pada surat tanggapan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal tertanggal 6 Oktober 2026. Informasi mengenai Bakesbangpol Kabupaten Tegal juga dapat diakses melalui situs resmi pemerintah daerah.
Surat Bakesbangpol Kabupaten Tegal tersebut bernomor 220.2/1481-2/27 dengan sifat biasa dan perihal “Tanggapan atas Laporan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)”. Dokumen itu merupakan tanggapan atas surat Ketua Dewan Pimpinan Pusat Insan Pers Independen (INSPI) Nomor 13/DPP-INSPI/IX/2026 tanggal 21 September 2026. TANGGAPAN LAPORAN
Dalam surat tersebut, Bakesbangpol Kabupaten Tegal menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima penyampaian laporan dari DPP INSPI mengenai keberadaan organisasi tersebut di wilayah Kabupaten Tegal.
Laporan itu disampaikan dengan mencantumkan alamat sekretariat INSPI di Jalan Sarapada RT 01 RW 06 Gang Kampung Sawah, Desa Sidakaton, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal.
Bakesbangpol Terima Laporan Keberadaan INSPI
Poin pertama dalam surat tanggapan tersebut menyebutkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal telah menerima penyampaian laporan Dewan Pimpinan Pusat Insan Pers Independen (INSPI) dengan alamat sekretariat sebagaimana tercantum dalam surat tersebut.
Dengan demikian, surat tersebut secara resmi mencatat bahwa Bakesbangpol Kabupaten Tegal telah menerima laporan mengenai keberadaan INSPI di wilayah Kabupaten Tegal.
Namun, Bakesbangpol Kabupaten Tegal juga memberikan penjelasan mengenai kedudukan surat tersebut. Penjelasan itu menjadi bagian penting dalam memahami tanggapan pemerintah daerah terhadap laporan keberadaan organisasi tersebut.
Pada poin kedua, Bakesbangpol Kabupaten Tegal menegaskan bahwa surat korespondensi eksternal tersebut hanya merupakan tanggapan atas penyampaian laporan keberadaan ormas/yayasan di daerah.
Surat itu juga menegaskan bahwa tanggapan tersebut tidak berfungsi sebagai dasar status terdaftar organisasi kemasyarakatan. Artinya, surat tanggapan Bakesbangpol tersebut perlu dipahami sesuai dengan substansi yang tercantum di dalam dokumen, yakni sebagai respons atas laporan keberadaan organisasi di daerah.
Bukan Dasar Status Terdaftar Ormas
Penegasan mengenai status surat menjadi bagian yang cukup penting karena keberadaan sebuah organisasi di suatu daerah dapat berkaitan dengan administrasi dan pendataan organisasi kemasyarakatan.
Dalam dokumen tersebut, Bakesbangpol Kabupaten Tegal secara jelas membatasi fungsi surat korespondensi eksternal itu. Surat tersebut tidak dinyatakan sebagai dokumen yang memberikan atau menetapkan status terdaftar bagi organisasi kemasyarakatan.
Dengan demikian, berdasarkan isi surat, tanggapan Bakesbangpol Kabupaten Tegal lebih menitikberatkan pada konfirmasi bahwa laporan mengenai keberadaan INSPI telah diterima oleh pemerintah daerah melalui instansi yang menangani bidang kesatuan bangsa dan politik.
Surat tersebut ditandatangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal, yang dalam dokumen tercantum atas nama Ernanda Aji Permana, AP., S.Sos., M.Si. dengan jabatan sebagai pejabat pada Bakesbangpol Kabupaten Tegal. TANGGAPAN LAPORAN
Tanggapan Resmi Pemerintah Kabupaten Tegal
Dokumen yang diterbitkan di Slawi pada 6 Oktober 2026 itu sekaligus menjadi jawaban administratif atas surat DPP INSPI sebelumnya. Surat tersebut mencantumkan bahwa tanggapan diberikan sehubungan dengan surat Ketua DPP INSPI serta surat pengumuman atau pemberitahuan yang berkaitan dengan keberadaan organisasi.
Dari isi dokumen, terdapat dua hal utama yang disampaikan Bakesbangpol Kabupaten Tegal. Pertama, laporan keberadaan INSPI telah diterima oleh Bakesbangpol Kabupaten Tegal. Kedua, penerimaan dan tanggapan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai dasar penetapan bahwa organisasi tersebut telah berstatus sebagai organisasi kemasyarakatan yang terdaftar.
Penjelasan tersebut penting agar tidak terjadi perbedaan pemahaman terhadap makna surat. Sebab, dokumen yang diterbitkan pemerintah daerah memiliki substansi sesuai dengan tujuan surat dan keterangan yang tercantum di dalamnya.
Bagi INSPI, surat tanggapan tersebut menjadi bagian dari korespondensi resmi dengan pemerintah daerah terkait laporan keberadaan organisasi di Kabupaten Tegal. Sementara bagi publik, isi surat memberikan gambaran mengenai posisi Bakesbangpol Kabupaten Tegal terhadap laporan keberadaan organisasi tersebut.
Pada bagian akhir, Bakesbangpol Kabupaten Tegal menyampaikan bahwa surat tersebut dibuat untuk dipedomani. Tidak terdapat keterangan lain dalam dokumen satu halaman tersebut mengenai pemberian status terdaftar kepada INSPI.
Dengan demikian, berdasarkan dokumen resmi Bakesbangpol Kabupaten Tegal tertanggal 6 Oktober 2026, keberadaan INSPI telah dilaporkan dan diterima penyampaiannya oleh Bakesbangpol. Namun, surat tanggapan tersebut secara tegas tidak dimaksudkan sebagai dasar status terdaftar organisasi kemasyarakatan.
