![](https://rakyatwicara.com/wp-content/uploads/2026/10/RakyatWicara.com-Advertising-Banner.webp")
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Turun Langsung Temui Pasangan Lansia, Minta Verifikasi Data Diperketat
PEKALONGAN – Bansos lansia Pekalongan menjadi sorotan setelah muncul persoalan data penerima bantuan sosial yang dikaitkan dengan aktivitas judi online. Persoalan tersebut mencuat setelah data kependudukan lansia diduga digunakan untuk aktivitas yang tidak berkaitan dengan kebutuhan penerima bantuan. Kali ini, persoalan tersebut mencuat setelah data kependudukan pasangan lansia di Kabupaten Pekalongan disebut tercoret dari daftar penerima bantuan lantaran terindikasi berkaitan dengan aktivitas judi online.
Kondisi tersebut membuat Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (Purn) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K. turun langsung ke lapangan. Orang nomor satu di Jawa Tengah itu mendatangi rumah pasangan lansia, Dayat dan Darmi, di Dukuh Kayunan Barat, Desa Kayugeritan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Kamis (3/9/2026) siang.
Kunjungan itu bukan sekadar agenda seremonial. Ahmad Luthfi datang untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat sekaligus mendengarkan persoalan yang dialami pasangan lansia tersebut.
Gubernur hadir bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Tengah dan Kabupaten Pekalongan. Turut mendampingi antara lain Kapolres Pekalongan AKBP Rachmad C. Yusuf, S.H., S.I.K., M.Si., serta Dandim 0710/Pekalongan Letkol Inf. Muhammad Nurul Chabibi.
Kedatangan rombongan disambut keluarga Dayat dan Darmi bersama perangkat desa, tokoh masyarakat serta warga sekitar. Suasana pertemuan berlangsung dalam nuansa dialog, dengan pemerintah memberikan penjelasan mengenai persoalan pendataan bansos sekaligus langkah verifikasi yang tengah dilakukan.
Persoalan menjadi perhatian lantaran muncul dugaan bahwa identitas kependudukan milik masyarakat dapat disalahgunakan untuk aktivitas judi online tanpa sepengetahuan pemilik KTP.
Kondisi semacam ini dinilai berpotensi menimbulkan persoalan berlapis. Di satu sisi, pemerintah harus memberantas aktivitas judi online. Namun di sisi lain, proses penertiban data tidak boleh sampai membuat masyarakat yang sebenarnya berhak menerima bantuan justru kehilangan haknya akibat data identitas yang diduga disalahgunakan.
Bansos Lansia Pekalongan dan Persoalan Data
Ahmad Luthfi menegaskan, kejadian serupa harus menjadi bahan evaluasi agar tidak kembali terjadi di daerah lain. Menurutnya, sistem verifikasi data harus diperkuat sehingga penggunaan identitas seseorang untuk kepentingan tertentu dapat diketahui secara akurat.
“Jangan sampai kasus seperti ini terulang di tempat yang lain. Setelah kita melakukan pengecekan, ternyata di Kendal dan Ungaran juga terjadi kasus yang sama, yaitu penyalahgunaan wewenang dengan menggunakan KTP untuk kegiatan judi online karena tanpa verifikasi pemilik KTP,” ujar Ahmad Luthfi.
Menurutnya, KTP merupakan dokumen kependudukan yang sangat penting. Karena itu, masyarakat diminta tidak memberikan atau menggunakan dokumen identitas secara sembarangan.
“Makanya dari Dinsos dan kependudukan melaksanakan pengecekan. Masyarakat harus sadar betul bahwa penggunaan KTP itu tidak sembarangan,” tegasnya.
Persoalan bansos lansia Pekalongan ini menunjukkan pentingnya pemeriksaan data secara berkala sebelum bantuan disalurkan kepada masyarakat.
Pesan tersebut menjadi penting di tengah semakin kompleksnya persoalan administrasi kependudukan di era digital. Data identitas masyarakat tidak hanya digunakan untuk keperluan pelayanan publik, tetapi juga dapat menjadi pintu masuk berbagai aktivitas digital apabila jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab.
Dinsos Diminta Jangan Asal Coret
Di sisi lain, persoalan tersebut juga menjadi pengingat bagi pemerintah agar proses pemutakhiran dan verifikasi data bansos dilakukan secara cermat.
Ahmad Luthfi meminta Dinas Sosial bersama instansi kependudukan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Data penerima bansos harus benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat di lapangan, bukan semata-mata berdasarkan indikator administratif yang belum melalui verifikasi memadai.
“Dinsos melakukan verifikasi. Jangan sampai ada masyarakat yang memanfaatkan situasi seperti ini,” lanjutnya.
Langkah verifikasi menjadi sangat penting karena bansos pada dasarnya diperuntukkan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria dan membutuhkan dukungan pemerintah.
Kesalahan membaca data dapat berakibat fatal. Masyarakat yang sebenarnya membutuhkan bantuan bisa kehilangan akses, sementara pihak yang tidak berhak justru berpotensi masuk dalam daftar penerima.
Karena itu, persoalan Dayat dan Darmi tidak hanya menyangkut satu keluarga. Kasus tersebut menjadi cermin bahwa pembenahan sistem pendataan bantuan sosial harus berjalan seiring dengan perlindungan data kependudukan.
Polisi Diminta Perkuat Pengawasan di Tingkat Bawah
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Tengah juga menekankan pentingnya keterlibatan aparat keamanan dalam mencegah aktivitas judi online.
Jajaran kepolisian diminta melakukan pengecekan hingga tingkat masyarakat paling bawah. Upaya tersebut diharapkan dapat mendeteksi lebih dini aktivitas judi online sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak yang ditimbulkannya.
“Dari kepolisian laksanakan pengecekan masyarakat arus bawah terkait judi online. Bhabinkamtibmas dan Babinsa juga melaksanakan sosialisasi,” kata Ahmad Luthfi.
Arahan tersebut menempatkan Bhabinkamtibmas dan Babinsa sebagai ujung tombak sosialisasi di tengah masyarakat. Selain melakukan deteksi dini terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, keduanya juga memiliki peran strategis dalam memberikan pemahaman mengenai bahaya judi online serta pentingnya menjaga dokumen kependudukan.
Kapolres Pekalongan AKBP Rachmad C. Yusuf bersama jajaran turut hadir dalam kunjungan tersebut. Kehadiran kepolisian sekaligus memperlihatkan dukungan terhadap langkah pemerintah dalam memberantas judi online dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat.
Sebab, persoalan judi online kini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum. Aktivitas tersebut dapat menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas, termasuk persoalan keluarga, utang, serta kerentanan ekonomi masyarakat.
Bansos dan Tali Asih Diserahkan
Di tengah kunjungan tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi bersama Forkopimda dan instansi terkait juga menyerahkan bantuan sosial serta tali asih kepada Dayat dan Darmi.
Bantuan itu diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari pasangan lansia tersebut sekaligus menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang berada dalam kondisi membutuhkan.
Namun, lebih dari sekadar bantuan langsung, kunjungan tersebut juga membawa pesan bahwa persoalan data penerima bansos harus diselesaikan melalui mekanisme yang benar.
Pemerintah dituntut memastikan bahwa proses pemutakhiran data dilakukan secara transparan, objektif dan berdasarkan kondisi riil masyarakat. Apabila terdapat indikasi penyalahgunaan identitas, persoalan tersebut perlu ditelusuri agar pemilik KTP tidak menjadi pihak yang dirugikan.
Pemerintah daerah diharapkan segera melakukan verifikasi ulang agar persoalan bansos lansia Pekalongan tidak kembali terjadi dan hak penerima bantuan tetap terlindungi.
Jangan Sampai Warga Jadi Korban Data
Kasus yang dialami Dayat dan Darmi pada akhirnya membuka persoalan yang lebih besar mengenai perlindungan identitas masyarakat.
KTP bukan sekadar kartu identitas. Di dalamnya terdapat data kependudukan yang menjadi dasar masyarakat memperoleh berbagai pelayanan pemerintah. Karena itu, ketika identitas seseorang diduga digunakan pihak lain untuk aktivitas ilegal, diperlukan mekanisme pemeriksaan yang mampu membedakan antara pemilik identitas dan pihak yang menyalahgunakan identitas tersebut.
Pemerintah daerah, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, aparat kepolisian, TNI, pemerintah desa hingga masyarakat memiliki peran yang saling berkaitan.
Dinsos memastikan penerima bansos benar-benar sesuai kriteria. Instansi kependudukan menjaga validitas administrasi. Kepolisian melakukan penegakan hukum terhadap aktivitas judi online. TNI dan aparat kewilayahan membantu sosialisasi serta deteksi dini di masyarakat.
Sementara masyarakat memiliki kewajiban menjaga dokumen dan data pribadinya.
Dari rumah sederhana Dayat dan Darmi di Kayugeritan, persoalan tersebut menjadi peringatan bersama: data pribadi harus dijaga, verifikasi bansos harus dilakukan secara teliti, dan pemberantasan judi online tidak boleh mengorbankan masyarakat yang justru menjadi korban penyalahgunaan identitas.
Penanganan persoalan bansos lansia Pekalongan juga perlu dilakukan dengan memperhatikan perlindungan data pribadi masyarakat.
Pemerintah kini ditantang memastikan persoalan serupa tidak kembali terjadi. Sebab, di balik setiap angka dalam database bantuan sosial, terdapat kehidupan manusia yang menggantungkan harapan pada kehadiran negara.
